PADANG, Mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan guna memastikan pemulihan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat, khususnya dari Menteri Pertanian RI, menjadi dorongan kuat dalam mempercepat penanganan di lapangan.
“Arahan dari Bapak Menteri menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini proses rehabilitasi terus berjalan dan kami dorong agar lebih optimal,” ujar Afniwirman di Padang, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data dinas terkait, dampak bencana terhadap lahan sawah di Sumbar tergolong signifikan. Tercatat sebanyak 2.802 hektare mengalami rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, serta 730,97 hektare hilang.
Afniwirman menjelaskan, rehabilitasi tidak sekadar pembersihan material bencana, tetapi mencakup pemulihan fungsi lahan secara menyeluruh. Langkah yang dilakukan meliputi normalisasi sedimentasi, perbaikan jaringan irigasi, hingga penataan kembali kondisi tanah agar kembali layak tanam.
“Di sejumlah lokasi, material menutup sawah cukup tebal dan jaringan irigasi mengalami kerusakan serius. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan secara bertahap dengan pendekatan teknis yang cermat,” jelasnya.
Selain aspek teknis, proses rehabilitasi juga melalui tahapan administratif yang ketat, seperti pendataan dan verifikasi luasan lahan terdampak, penetapan calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga mekanisme pencairan anggaran kepada kelompok tani.
“Kami memastikan seluruh proses tidak hanya tepat dalam pelaksanaan, tetapi juga akuntabel secara administrasi dan keuangan,” tegasnya.
Dalam hal pendanaan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar untuk Sumatera Barat. Anggaran tersebut mencakup pemulihan lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan benih komoditas seperti padi, jagung, dan kakao.
“Perlu ditegaskan, anggaran Rp455 miliar ini merupakan total bantuan sektor pertanian untuk Sumbar, bukan hanya untuk rehabilitasi lahan,” tambahnya.
Dari sisi progres, pelaksanaan di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan. Program optimalisasi lahan pascabencana dari target 2.802 hektare sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan.
Sementara itu, program rehabilitasi sawah dengan target 1.100 hektare telah mencapai 861 hektare tahap kontrak dan 794 hektare telah memasuki proses pencairan anggaran.
Bahkan, di sejumlah daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi telah mencapai 100 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait menerapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
- penyederhanaan koordinasi lintas sektor,
- percepatan verifikasi dan penetapan lokasi prioritas,
- optimalisasi penggunaan alat dan sumber daya di lapangan,
- serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani.
“Kami terus memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis. Targetnya, seluruh bantuan segera tersalurkan agar lahan kembali produktif,” ujar Afniwirman.
Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses rehabilitasi dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program nasional di sektor pertanian. (ADV)
