Padang, MMNews – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Fadly Amran untuk segera melakukan penataan serius terhadap kawasan wisata Pantai Padang. Ia menilai kondisi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, terutama parkir liar dan pelayanan yang tidak ramah terhadap para wisata.
“Pantai Padang adalah wajah ibu kota. Kita seharusnya menyambut setiap pengunjung dengan ramah, bukan malah membuat mereka tidak nyaman. Sekarang justru banyak yang merasa seperti dipaksa, bahkan diintimidasi,” ujar Rachmad, Senin (9/6/2025).
Politikus Partai Gerindra ini menyoroti praktik parkir yang seringkali menjadi sumber keluhan masyarakat. Dalam berbagai unggahan di media sosial, pengunjung mengaku dipaksa parkir di lokasi tertentu oleh oknum juru parkir, bahkan diarahkan untuk berbelanja atau makan di tempat yang telah ditentukan. Hal ini dinilai mencoreng citra pariwisata kota Padang di mata publik.
“Tidak boleh ada unsur pemaksaan. Banyak yang mengeluh baru turun dari kendaraan, langsung disodori tarif parkir dan diarahkan ke tempat makan tertentu. Ini perilaku yang merugikan semua pihak,” katanya.
Rachmad mendesak Pemerintah Kota Padang agar mengatur ulang sistem parkir di kawasan pantai secara profesional dan terstruktur.Ia menegaskan bahwa petugas parkir harus dilatih sebagai bagian dari pelayanan, bukan sebagai penghalang kenyamanan.
“Jangan sampai pengunjung merasa kapok datang hanya karena ulah segelintir oknum. Mereka harus diberi kebebasan memilih tempat parkir tanpa tekanan,” tegas legislator dari Dapil Padang 5 itu. Selain itu, ia meminta agar Pemko menurunkan personel pengawasan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata secara rutin untuk memantau aktivitas di kawasan wisata tersebut.
Menurutnya, pengawasan yang aktif akan membuat pedagang dan juru parkir lebih tertib dan tidak semena-mena. Tak hanya soal parkir, Rachmad juga menyoroti mahalnya harga makanan dan minuman yang dijual di sekitar Pantai Padang.
Dikatakannya bahwa pengunjung pantai Padang banyak mengeluhkan harga yang tidak wajar dan merasa dirugikan. “Harus ada standar harga yang adil dan diawasi oleh dinas terkait. Kalau dibiarkan, kepercayaan wisatawan bisa hilang. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal rasa aman dan nyaman,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjafi. Menurutnya, jika pemerintah kota benar-benar ingin menjadikan Pantai Padang sebagai tujuan wisata utama, maka pengelolaannya harus sejalan dengan standar destinasi profesional.
“Serius atau tidak, itu bisa dilihat dari bagaimana kita menangani masalah yang sudah berulang-ulang. Jangan tunggu wisatawan berhenti datang baru kita bertindak,” tutupnya.(*)
