Pratikno Tekankan Pencarian Korban, Kebutuhan Dasar, Normalisasi Sungai hingga Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SOLOK, MMNEWS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu. Sejumlah aspek menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembersihan material bencana hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu serta jajaran terkait juga mengikuti rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Posko Utama.
Dalam rapat tersebut, Pratikno menegaskan bahwa penanganan masyarakat terdampak harus berjalan beriringan dengan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah harus mulai menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian menyeluruh agar risiko bencana serupa dapat ditekan.
Normalisasi Sungai Jadi Perhatian
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumbar mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak galodo di Kabupaten Solok.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat potensi curah hujan masih tinggi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi. Oleh sebab itu, kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas, selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat melakukan susur sungai secara berkala sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
Pemeriksaan sungai diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pohon tumbang, material longsoran maupun berbagai hambatan lain yang berpotensi mengubah arah aliran air dan meningkatkan risiko bencana.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Mahyeldi mendorong adanya kajian kebencanaan secara lebih komprehensif guna memetakan tingkat risiko bencana di Sumatera Barat.
Kajian tersebut, menurutnya, dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan, dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
BNPB Dorong Percepatan Penanganan Pengungsi
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa penanganan korban, masyarakat terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara bersamaan.
Pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang juga diminta terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Suharyanto juga meminta agar masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan kondisi setiap keluarga terdampak untuk menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai, termasuk kebutuhan tempat tinggal sementara.
Apakah warga dapat ditempatkan di rumah keluarga atau membutuhkan hunian sementara (huntara), seluruhnya perlu ditentukan berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur, pembangunan pengendali bencana hingga kemungkinan relokasi apabila diperlukan.
Satu Korban Ditemukan Meninggal Dunia
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan bahwa dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian.
Tim gabungan masih melakukan penyisiran di kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo.
Jon Firman Pandu juga melaporkan sejumlah rumah warga terdampak bencana. Selain permukiman, galodo turut berdampak terhadap lahan pertanian, infrastruktur dan sejumlah gedung perkantoran sehingga aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ikut terganggu.
Kebutuhan Rehabilitasi Capai Rp819 Miliar
Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp819 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar, normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar, serta perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran dan berbagai sarana-prasarana umum yang terdampak.
Pada masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan dukungan sejumlah peralatan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.
Di antaranya mini ekskavator untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki alat berat, breaker untuk memecah material batu berukuran besar, serta sekitar 10 unit tenda berukuran besar yang akan digunakan sebagai lokasi pelayanan sementara agar pelayanan publik tetap berjalan.
Kebutuhan Pengungsi Terus Dipenuhi
Pemkab Solok terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengungsi, termasuk selimut, matras, obat-obatan serta kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, bayi dan balita.
Sebagian warga terdampak juga untuk sementara ditampung di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati guna memastikan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan mereka tetap terpenuhi.
Peninjauan Menko PMK bersama pemerintah daerah dan BNPB tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Solok, sekaligus memastikan upaya tanggap darurat, mitigasi, hingga rencana pemulihan dapat berjalan secara terpadu.
MMNEWS — Mimbar-MinangNews.com
Aktual, Independen dan Terpercaya.
Catatan redaksi: Data rumah terdampak dalam naskah awal menyebut 44 rumah, terdiri dari 11 rusak berat dan 32 rusak ringan. Jumlah rinci tersebut berjumlah 43 unit, sehingga angka tersebut sebaiknya dikonfirmasi kembali sebelum publikasi final.
