Padang, Mimbarminangnews.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri acara Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025)
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran; Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat; Para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
Salam arahnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Komitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat.
Rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan yang merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan.
“Oleh arena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat”.
Selain itu inflasi daerah sering kali bersumber dari tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman.
Tantangan dalam pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti Backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Termasuk keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya harga rumah dan sewa hunian”
– Permasalahan permukiman kumuh di beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan komprehensif.
“Untuk itu perlunya inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan”
Dalam hal pembangunan perumahan harus yang ramah lingkungan, tahan bencana, serta mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan.(*)
