Oleh Labai Korok Piaman
Sekarang usaha foto copy atau usaha alat tulis kantor (ATK) akan tutup usahanya seiring berjalanya sistim e-katalog karena kebutuhan akan alat-alat tersebut wajib dibeli melalui online, sistim e-purchasing atau istilah populernya e-katalog.
Itu salah satu contoh dampak langsung sistim e-katalog itu diberlakukan didaerah. Semua usaha lokal, usaha disekelilingnya pusat pemerintahan daerah dan propinsi akan mati, pertanyaan siapa yang peduli?.
Setelah itu tidak saja usaha sekeliling perkantoran Pemda yang mati, usaha sekala daerah juga bisa mati jika Pemerintah Daerah atau Pemerintah Propinsi tidak peduli dengan pengusaha lokal atau produk UMKM daerah.
Karena sistim e-katalog ini akan membuka ruang semua pengusaha penyedia di-indonesia atau malah dunia bisa masuk secara bebas dengan tawaran yang menarik. Andaikan petugas pengelola e-katalog Pemda dan Pemprop tidak peduli pada pengusaha lokal atau produk usaha daerah, tamat sudah capaian pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat.
Dari data yang Penulis dapatkan ada indikasi pengelola e-katalog Pemda dan Pemprop lebih senang bermain dengan perusahaan diluar Sumbar karena ada hitung-hitungan dibawa tangan yang mengindikasikan adanya permainan Pat-gulipat yang merugikan anggara negara.
Sistim e-katalog ini sangat tertutup, beda sekali dengan lelang terbuka, dimana semua orang bisa lihat, bisa tahu apa perusahaan yang menang, siapa direktur apakah orang daerah Sumbar atau orang luar Sumbar.
Lelang terbuka juga bisa diketahui apa penyebab perusahaan itu menang lelang dan apa sebab perusahaan yang kalah lelang, ada proses gugat menggugat.
Sedangkan sistim e-katalog tidak bisa dibukak, diakses oleh pihak luar kecuali hanya panitia pengadaan Pemda atau Pemprop, perusahaan yang diklik dan Tuhannya, sekelas KPK, Polisi, Kejaksaan tidak mengetahui apa permainan die-katalok tersebut jika ada penyimpangan
Dengan kondisi itu maka panitia penyedia bisa bermain dengan tidak mengklik perusahaan lokal karena bermacam alasan dan banyak faktor, jika itu terjadi, maka perusahaan Daerah bisa gulung tikar, ekonomi masyarakat lumpuh.
Sekarang semua komponen dunia usaha coba melakukan cek and ricek terhadap proses e-katalog Sumbar ini, siapa sebenarnya yang jadi mitra pengadaan Pemda dan Pemprop tahun berjalan 2024 ini, harapan tentu perusahaan lokal, daerah Sumbar, kalau tidak maka dorong sama Bupati/Walikota, Gubernur komitmen agar sistim e-katalog diklik atau diutamakan perusahaan lokal atau UMKM daerah untuk memastikan APBD berdampak terhadap masyarakat melalui sistem online tersebut[*].
