PADANG, MMNEWS — Potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun menjadi perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Dana tersebut dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar), terutama melalui investasi produktif dan pembangunan infrastruktur.
Bima Arya menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, potensi ekonomi masyarakat Minangkabau di perantauan perlu dikelola secara strategis agar tidak hanya berputar pada aktivitas konsumsi, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujar Bima.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk menyusun strategi percepatan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.
Bima menilai Sumbar memiliki modal ekonomi yang cukup besar untuk berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, diperlukan strategi terpadu yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah.
Mahyeldi Targetkan Ekonomi Sumbar Tumbuh 8 Persen pada 2029
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa percepatan investasi, penguatan hilirisasi, dan optimalisasi sektor unggulan daerah menjadi langkah penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan ekonomi Sumbar setelah dilanda bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Mahyeldi memaparkan, ekonomi Sumbar sepanjang 2025 tumbuh sebesar 3,37 persen. Namun, bencana hidrometeorologi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp21,45 triliun.
Dampaknya cukup besar karena enam daerah terdampak tersebut memiliki kontribusi sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Meski demikian, indikator pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen, sedangkan pada triwulan II tercatat 4,54 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 4,77 persen.
Menurut Mahyeldi, momentum pemulihan tersebut harus diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi serta persoalan masing-masing daerah.
Langkah tersebut mencakup penetapan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga dukungan lintas pemerintahan agar setiap kebijakan dapat direalisasikan secara terukur.
BPS Dorong UMKM Terhubung dengan Industri Besar
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, besarnya jumlah UMKM harus diikuti dengan keterhubungan terhadap industri berskala besar. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri dan ikut menikmati pertumbuhan ekonomi.
Ia mencontohkan pengalaman Jepang yang mampu mempertahankan keterlibatan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi Sumbar dalam mengembangkan sektor unggulan daerah dengan memperkuat hubungan antarpelaku usaha.
Sonny juga mengingatkan pentingnya ketersediaan data ekonomi yang akurat, termasuk melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat.
Ia meminta BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan strategi percepatan ekonomi.
Kolaborasi Jadi Kunci
Rakor tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyusunan target dan perencanaan, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, serta mempererat konektivitas ekonomi antardaerah.
Potensi dana perantau Minangkabau sebesar Rp20 triliun menjadi salah satu peluang strategis yang dapat dimanfaatkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, perantau, dan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, kekuatan ekonomi perantau diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan Sumatera Barat sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(adpsb/cen/bud — MMNEWS)
