PADANG, MMNEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan kesiapan mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menyosialisasikan rencana penertiban dan pengosongan lahan di sepanjang jalur kereta api. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperlancar program reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan PT KAI agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, terarah, dan mengedepankan komunikasi yang efektif.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” tegas Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).
Menurut Vasko, reaktivasi jalur kereta api memiliki manfaat strategis bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari rencana tersebut.
Dukungan Pemprov Sumbar itu merespons permintaan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api.
Permintaan tersebut disampaikan Bobby saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada 27 Oktober 2026.
Bobby menjelaskan, keberadaan bangunan di atas lahan milik KAI menjadi salah satu tantangan dalam mengaktifkan kembali jalur kereta api. Selain itu, kondisi geografis Sumatera Barat yang berbukit serta potensi bencana alam juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Ia menerangkan, jalur kereta api membutuhkan ruang bebas masing-masing enam meter di sisi kanan dan kiri rel, sehingga total kebutuhan ruang bebas mencapai 12 meter. Berdasarkan hasil identifikasi PT KAI, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu pemenuhan ruang tersebut.
Reaktivasi Dilakukan Bertahap Mulai 2027
PT KAI merencanakan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Selanjutnya, pengembangan akan diarahkan menuju Solok dan Sawahlunto. Rencana jangka berikutnya mencakup konektivitas Padang Panjang menuju Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berbatasan dengan Provinsi Riau.
Pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat pada 27 Oktober lalu turut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria; Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita; serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Dukungan pemerintah daerah dan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat membantu kelancaran tahapan reaktivasi tersebut. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat menjadi aspek penting agar proses penataan kawasan jalur kereta api dapat berlangsung dengan komunikasi yang baik serta memperhatikan ketentuan dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
(ADPSB/BUD/MMNEWS)
Kata kunci: Vasko Ruseimy, Reaktivasi Kereta Api Sumbar, PT KAI, Pemprov Sumbar, Penertiban Bangunan, Kayu Tanam, Padang Panjang.
Hashtag: #MMNEWS #SumateraBarat #VaskoRuseimy #KeretaApiSumbar #PTKAI #ReaktivasiKeretaApi #PemprovSumbar #Padang #KayuTanam
