PADANG, MMNEWS — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Barat.
Ajakan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat bersama seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan tersebut sebagai sarana edukasi sekaligus mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
“Kita ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, harus tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” ujar Muhidi.
Pajak Kendaraan Jadi Salah Satu Penopang Pembangunan
Muhidi menjelaskan, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah. Salah satunya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia menilai manfaat pajak tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan, misalnya, akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga kegiatan dunia usaha.
Pelayanan Pajak Harus Semakin Mudah
Di sisi lain, Muhidi menekankan peningkatan kepatuhan pajak harus diiringi dengan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat dan dekat dengan masyarakat.
Ia mendorong agar inovasi pelayanan seperti Samsat keliling, layanan di pusat aktivitas masyarakat hingga layanan digital terus dikembangkan.
“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Menurut Muhidi, edukasi perpajakan juga harus dikemas secara sederhana dan komunikatif. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda.
Masyarakat, kata dia, perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana prosedur pembayaran, lokasi layanan serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
Gebyar Pajak Jangan Berhenti sebagai Seremonial
Muhidi berharap kegiatan Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi momentum membangun gerakan bersama untuk meningkatkan budaya sadar pajak hingga ke tingkat nagari dan lingkungan masyarakat.
“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat basis data perpajakan, terutama terkait kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan edukasi.
Dengan data yang akurat, menurutnya, pelayanan dan sosialisasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Bangun Kepercayaan melalui Transparansi
Muhidi turut mengingatkan pentingnya rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang telah taat membayar pajak harus merasa bahwa kontribusinya dihargai, sementara masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya perlu diberikan edukasi dan pendekatan persuasif.
Ia menilai pelayanan yang baik, edukasi berkelanjutan, penerapan aturan secara proporsional serta pengelolaan penerimaan yang transparan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.
Kolaborasi Jadi Kunci
DPRD Sumbar, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media serta masyarakat.
Bagi Muhidi, membayar pajak pada akhirnya bukan hanya persoalan angka penerimaan daerah. Di dalamnya terdapat semangat gotong royong untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Sumatera Barat.
“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semakin banyak masyarakat yang sadar dan semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, semakin kuat pula kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya. (*)
MMNEWS — Mimbar-MinangNews.com
Informasi, Inspirasi, dan Aspirasi Ranah Minang
