PADANG, MMNEWS – Pemerintah Kota Padang mengusulkan adanya skema dukungan dan kompensasi antar daerah guna memperkuat implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Sumatera Barat. Usulan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan dan Integrasi LP2B Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan tersebut, Maigus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional.
Namun demikian, Maigus mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan LP2B harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, terutama kota-kota yang memiliki keterbatasan lahan serta tuntutan pembangunan yang terus meningkat.
“Perlindungan lahan pertanian sangat penting, tetapi harus diiringi dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah. Jangan sampai daerah yang berkontribusi menjaga ketahanan pangan justru menghadapi kendala dalam pengembangan wilayahnya,” ujar Maigus.
Menurutnya, diperlukan keseimbangan antara upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dengan kebutuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemko Padang mengusulkan adanya mekanisme dukungan antar daerah agar beban dan manfaat dari kebijakan LP2B dapat dirasakan secara lebih proporsional.
Rakor tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat penetapan serta integrasi data LP2B di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah, implementasi LP2B diharapkan tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan jangka panjang, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
(MMNEWS)
