Jakarta, mimbar-minangnews.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding, Senin (30/3/2026), di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026.
Nevi mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD sejauh ini. Namun, ia menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.
“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari sistem distribusi pangan nasional.
Menurutnya, ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari penguatan rantai pasok, sistem logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat.
Selain itu, Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik merupakan kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur, seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.
“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani serta pelaku usaha lokal, agar ekosistem pangan nasional dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.
Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI, kata Nevi, mendukung penguatan skema pendanaan bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun peningkatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.
“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina.
Kalau mau, saya bisa bantu ubah ke versi headline media online yang lebih “klik-able” atau versi pendek untuk caption medsos.
