Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan hutan yang lestari, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari program Perhutanan Sosial yang bertujuan mendorong pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat secara profesional, produktif, dan ramah lingkungan. Melalui bimtek tersebut, para pengelola Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menyusun rencana usaha yang terukur, berdaya saing, serta berkelanjutan.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menekankan bahwa penyusunan RUPS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan. Dengan perencanaan usaha yang baik, KPS dan KUPS diharapkan mampu meningkatkan kapasitas manajerial, profesionalisme pengelolaan, hingga kualitas produk dan layanan yang dihasilkan.
Melalui bimtek ini, para pelaku Perhutanan Sosial juga didorong untuk melakukan peningkatan kelas usaha, mulai dari kategori Silver, naik ke Gold, hingga mencapai Platinum. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan kemajuan usaha, tata kelola yang semakin baik, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal.
Saat ini, luas kawasan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai sekitar ±340 ribu hektare. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani hutan, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan. Perhutanan Sosial pun menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Pelaksanaan Bimtek Penyusunan RUPS 2026 juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi menjaga kelestarian hutan, memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, serta mewujudkan Sumatera Barat yang madani, maju, dan berkeadilan. Dengan kolaborasi yang kuat, Perhutanan Sosial diharapkan mampu menjadi pilar utama pembangunan hijau dan inklusif di Ranah Minang.
