Putusan Pengadilan Pertegas Hak Publik Mengawasi Dana CSR, Bank Nagari Dihukum Membayar Biaya Perkara Rp224 Ribu
PADANG, MMNEWS — Upaya PT Bank Nagari mempersoalkan putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat terkait keterbukaan data penerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menemui jalan buntu.
Pengadilan Negeri (PN) Padang secara tegas menolak keberatan yang diajukan PT Bank Nagari terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan informasi publik Darlinsah.
Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, dalam perkara Nomor 172/Pdt.Sus-KIP/2026/PN Pdg.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak keberatan PT Bank Nagari serta menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/I/KI-SB-PS-M-A/2026 tanggal 21 Mei 2026, khususnya amar angka 6.3 yang menjadi objek sengketa.
Tak hanya itu, Bank Nagari juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp224.000.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perjuangan Darlinsah untuk memperoleh transparansi pengelolaan dan penyaluran dana CSR/TJSL Bank Nagari selama periode 2021–2024.
TRANSPARANSI CSR BUKAN SEKADAR FORMALITAS
Persoalan ini bukan semata-mata tentang permintaan dokumen administrasi. Lebih jauh, sengketa tersebut menyentuh prinsip keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana program tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan.
Darlinsah meminta data penerima bantuan CSR/TJSL Bank Nagari selama empat tahun, yakni 2021, 2022, 2023, dan 2024.
Informasi yang dimohonkan meliputi nama penerima, alamat, tanggal penerimaan bantuan, jumlah uang yang diterima, alasan penetapan sebagai penerima, hingga dokumentasi penyerahan bantuan.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi tersebut penting untuk memastikan penyaluran program CSR berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, melalui putusan tanggal 21 Mei 2026, Komisi Informasi Sumatera Barat mengabulkan sebagian permohonan Darlinsah dan memerintahkan Bank Nagari memberikan salinan data penerima CSR/TJSL periode 2021–2024.
Namun, keterbukaan tersebut tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Informasi pribadi yang dilindungi undang-undang wajib dihitamkan atau dikaburkan.
Dengan demikian, putusan Komisi Informasi tidak mengabaikan privasi seseorang, tetapi menempatkan transparansi dan perlindungan data pribadi secara proporsional.
DUA PENGADILAN, DUA KEBERATAN BANK NAGARI TAK BERHASIL
Menariknya, Bank Nagari sebelumnya juga menempuh jalur keberatan terhadap putusan Komisi Informasi yang sama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.
Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 29/G/KI/2026/PTUN.PDG dan diputus pada 8 September 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN Padang menyatakan keberatan PT Bank Nagari selaku Pemohon Keberatan tidak diterima. Bank Nagari juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp430.000.
Tidak berhenti di situ, Bank Nagari kemudian mengajukan kasasi atas putusan PTUN Padang.
Sementara itu, Darlinsah melalui kuasa hukumnya, Deni Syaputra, S.H., M.H., telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya mempertahankan bahwa putusan PTUN Padang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan perkembangan terbaru di PN Padang, keberatan Bank Nagari di dua pengadilan tersebut sama-sama tidak menghasilkan pembatalan atas amar Komisi Informasi yang dipersoalkan.
Perlu dicatat, proses kasasi atas perkara PTUN masih menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian sengketa ini.
PERJUANGAN BERAWAL DARI HAK MEMPEROLEH INFORMASI
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), keberatan Bank Nagari di PN Padang didaftarkan pada 30 Juli 2026.
Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut terdiri atas Lukman Nulhakim sebagai hakim ketua, serta Dwi Sri Mulyati dan Safwanuddin Siregar sebagai hakim anggota.
Persidangan melalui sejumlah tahapan hingga akhirnya putusan dibacakan pada 29 Oktober 2026.
Dalam proses tersebut, Bank Nagari meminta agar amar angka 6.3 putusan Komisi Informasi dibatalkan. Bank Nagari juga meminta dinyatakan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara proporsional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui laporan tahunan yang memuat laporan CSR/TJSL.
Namun, majelis hakim PN Padang tidak mengabulkan keberatan tersebut.
UJI TRANSPARANSI PENGELOLAAN CSR
Perkara Darlinsah melawan Bank Nagari kini menjadi perhatian dalam konteks penguatan keterbukaan informasi publik, khususnya menyangkut pengelolaan dana CSR/TJSL oleh badan usaha yang memiliki kewajiban memberikan informasi sesuai ketentuan hukum.
Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah program CSR benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bagaimana penerima ditetapkan, berapa bantuan yang disalurkan, serta bagaimana pertanggungjawabannya.
Keterbukaan bukan berarti membuka seluruh data pribadi penerima bantuan. Akan tetapi, informasi mengenai penggunaan dan penyaluran dana CSR harus dapat diakses sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
Putusan PN Padang yang menguatkan amar Komisi Informasi menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik.
Kini, perhatian tertuju pada pelaksanaan kewajiban pemberian informasi sebagaimana diperintahkan dalam putusan Komisi Informasi, sekaligus perkembangan proses kasasi yang ditempuh Bank Nagari di PTUN Padang.
Publik menunggu keterbukaan. Sebab, CSR bukan sekadar program pencitraan perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
MMNEWS — Aktual, Objektif, Terpercaya.
