JAKARTA, MMNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus bergerak menjemput investasi strategis nasional. Kali ini, Pemprov Sumbar mengusulkan pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan, Menteri KKP langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan survei lapangan sebagai langkah awal percepatan realisasi program yang diproyeksikan memiliki nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan usulan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam membuka peluang investasi berskala nasional yang diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah kepulauan.
“Ini merupakan peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP, dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” ujar Mahyeldi usai pertemuan dengan Menteri KKP di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut Mahyeldi, kawasan yang diusulkan berada di Pulau Pagai Selatan dengan luas sekitar 2.150 hingga 2.470 hektare. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi sentra budidaya udang vaname modern dengan kapasitas produksi mencapai 52.000–52.800 ton per tahun.
Menteri KKP menilai kawasan tersebut memiliki karakteristik topografi dan kondisi perairan yang sangat potensial untuk pengembangan budidaya udang skala industri. Sebagai tindak lanjut, Direktur Budidaya Air Payau KKP diminta segera turun ke lapangan guna melakukan kajian teknis, lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
“Ini menjadi momentum penting bagi Sumatera Barat. Pemprov bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengawal seluruh proses agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan hasil kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak dikembangkan sebagai kawasan tambak udang modern karena memiliki bentang pantai yang luas, topografi relatif landai, serta kualitas perairan yang mendukung.
Tak hanya meningkatkan produksi sektor perikanan, proyek strategis tersebut juga diperkirakan mampu membuka sekitar 8.820 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lapangan kerja terbuka, ekonomi lokal tumbuh, kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat, sehingga kemiskinan dapat ditekan,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon, mengatakan rencana pembangunan kawasan ISF juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta masyarakat setempat.
Menurutnya, Bupati Mentawai bersama jajaran telah melakukan komunikasi langsung dengan tokoh adat dan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berlangsung secara partisipatif.
“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Syefdinon menjelaskan, kawasan Integrated Shrimp Farming Mentawai akan dibangun dengan konsep eco-efficiency dan zero waste, menggunakan sistem budidaya terintegrasi mulai dari pengambilan air laut, tandon, klaster budidaya, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Seluruh sistem akan menerapkan prinsip Good Aquaculture Practices (GAP) sehingga menghasilkan budidaya udang yang modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Sebagai langkah percepatan, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan KKP, pemerintah daerah, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Target kami, dalam dua hingga tiga bulan seluruh tahapan awal dapat diselesaikan sehingga pembangunan kawasan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai bisa mulai direalisasikan pada tahun 2027,” tutup Syefdinon.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Prof. Dr. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, Kepala DKP Sumbar Syefdinon, Kepala Bappeda Sumbar Dr. Zefnihan, Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Noli Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Sumbar Fuzan Zainon. Hadir pula Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama unsur pimpinan DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
(ADPSB/BUD | MMNEWS – mimbar-minangnews.com)
