PADANG, MMNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Dari total tambahan anggaran sebesar Rp534,98 miliar, sebanyak Rp258,45 miliar dialokasikan kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar untuk membiayai 18 program strategis yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, mengatakan mayoritas kegiatan yang didanai melalui tambahan TKD tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan telah mencapai Rp20.843.681.720 atau 8,06 persen, sedangkan realisasi fisik telah menyentuh 20,53 persen.
“Sebagian besar kegiatan sudah mulai berjalan. Per 31 Juli 2026, realisasi keuangan mencapai 8,06 persen dan realisasi fisik sebesar 20,53 persen,” ujar Armizoprades di Padang, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program yang dibiayai meliputi peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan TPA Regional Payakumbuh, pembangunan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, pembangunan dan penggantian jembatan, pemeliharaan rutin jalan provinsi, pengadaan Jembatan Bailey, hingga penguatan tata ruang dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur.
Dari total anggaran yang dikelola BMCKTR, porsi terbesar dialokasikan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar, disusul rekonstruksi jalan provinsi Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan Jembatan Bailey Rp14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan provinsi Rp15,85 miliar.
Menurut Armizoprades, capaian realisasi yang masih berada pada kisaran 20 persen merupakan bagian dari tahapan normal pelaksanaan proyek. Sejumlah pekerjaan masih berada pada proses administrasi, pengadaan, hingga tahapan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara umum progres pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20 persen bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena seluruh kegiatan harus melalui tahapan administrasi dan teknis. Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar mendukung proses pembangunan yang tengah berlangsung. Selama pekerjaan berlangsung, sejumlah ruas jalan maupun lokasi proyek diperkirakan akan menimbulkan gangguan sementara terhadap kelancaran arus lalu lintas.
“Kami memohon maaf apabila selama pelaksanaan pekerjaan terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun mobilitas masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari percepatan pembangunan yang nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
Dengan percepatan pelaksanaan 18 program strategis tersebut, Pemprov Sumbar berharap kualitas infrastruktur terus meningkat sehingga mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Sumatera Barat.
(ADPSB/BUD | MMNEWS – mimbar-minangnews.com)
