Oleh Labai Korok Koto
Mimbar-minangnews.com – Pemerintah Kota Padang mencatat bahwa belanja daerah tahun 2026 diperkirakan semula Rp3,31 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp2,79 triliun, turun Rp524,4 miliar atau sekitar 15,8 persen.
Pertanyaannya dengan adanya penurunan belajar daerah tersebut menguntungkan bagi warga Kota Padang, atau tidak?.
Tentu jawabannya bisa menguntungkan bagi warga Kota Padang, bisa juga tidak menguntungkan. Tergantung permainan pembahasan dewan dan Eksekusi.
Namun pengurangan belanja daerah itu secara umum, tidak menguntungkan bagi janji Kepala Daerah dan Pejabat Kota Padang yang ada, apalagi ASN sudah bayak SK-nya tergadai di Bank.
Tapi kalau Kepala Daerah tidak memiliki mentalitas berpihak pada warga Kota, semua bisa diatur, nanti situasinya pasti menguntungkan bagi mereka, tinggal atur-atur angka di tengah TAPD dan Dewan.
Mengapa Penulis katakan pengurangan belanja daerah tersebut tahun 2026 belum tentu menguntungkan Warga Kota karena melihat data serapan anggaran Kota Padang saat ini, kesimpulan tidak masalah belanja daerah terjadi pengurangan tersebut.
Catatan Penulis Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat realisasi belanja daerah pada semester pertama tahun anggaran 2025 baru mencapai persen yang rendah. Dari total pagu awal sebesar Rp 2,819 triliun, serapan anggaran yang terealisasi baru senilai Rp 1,257 triliun artinya serapan ini sangat lemah dan Maksimal.
Andaikan situasi ini terjadi terus menerus maka Penulis perkiraan Silva belanja tahun 2025 akan tinggi, artinya banyak pun dana belanja Kota Padang tersebut, realitanya Kepala Daerah dan jajarannya tidak bisa merealisasikan belajar secara tuntas.
Karena sekarang baru bulan Oktober 2025, Kita doakan belanja daerah tersebut bisa direalisasikan 100% secara tuntas dan silva tidak ada.
Setiap warga Kota Padang Kita yakini serapan belanja tersebut bisa terealisasi secara maksimal. Namun serapan tersebut harus terjadi di daerah Kota Padang. Janganlah serapan belanjaan tinggi, tapi uangnya tidak beredar di tengah warga Kota Padang, itupun percuma realisasi belanja tinggi.
Penulis berharap belanja daerah itu memang terjadi di daerah Sumatera Barat atau Kota Padang agar efek domino dari APBD tersebut dirasakan oleh masyarakat, dana itu beredar di tengah warga Padang.
Saat ini Penulis lihat transparansi belanja modal terjadi ditengah warga Kota Padang tersebut tidak terlihat. Terkesan Kepala Daerah dan jajarannya masih banyak melakukan kegiatan di luar Kota Padang.
Atau belanja modal pun terkesan lebih banyak dipergunakan pembelian barangnya diluar Kota Padang.
Jika belanja modal tidak banyak dibelanjakan di Kota Padang, tentu hal hasil pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di Kota Padang.
