Oleh Labai Korok
Pilkada serentak se-Sumatera Barat berjalam secara damai dan aman, tidak ada arang melintang dimulai Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dilantik pada bulan Februari 2025, Insyallah resmi menjalankan mandat rakyat.
Selaku masyarakat berdemokrasi sangat wajar Kita menitipkan pesan kepada Kepala Daerah baru tersebut, agar kedepan menjalankan pengelolaan anggaran daerah secara efesien, efektif dan berpihaklah kepada pengusaha lokal, UMKM atau usaha mikro lainnya.
Sikap Kepala Daerah menjalankan anggaran daerah haruslah efesien serta efektif sepert arahan Menteri Dalan Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyinggung anggaran belanja daerah yang tidak efektif.
Mantan Kapolri ini menyoroti penggunaan anggaran lebih besar untuk rapat hingga studi banding. Hal itu disampaikan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu lalu (18/12/2024).
Mendagri ini dihadapan para Kepala Daerah, telah memaparkan grafik pendapatan dan belanja daerah yang semakin menurun karena masyarakat dalam kondisi ekonomi sulit.
Ditambah lagi anggaran program tidak efektif, Tito kemudian mencontohkan ada penggunaan anggaran program yang tidak efektif.
Dia mengambil contoh ada daerah menganggarkan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari total anggaran itu hanya Rp 2 miliar yang disalurkan ke masyarakat, selebihnya dipakai studi banding yang malah lebih besar.
Anggaran Rp 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah 2 tahun itu Rp 2 miliar. Rp 2 miliarnya lagi evaluasi.
Jadi yang stunting itu Rp 2 miliar yang masuk ke perut itu. Yang lainnya studi banding,” ucap Tito.
Meski begitu, Tito tak merinci nama daerah yang dimaksudnya. Namun dia meminta Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan semua pihak untuk mengawasi belanja yang tak efesien.
Nah Kepala Daerah baru yang akan bekerja nanti, prihal seperti yang digambarkan oleh Tito ini agar ditiadakan terjadi, saatnya Kepala Daerah baru lebih banyak memberikan anggaran program untuk warganya secara efektif.
Dibuatlah program atau kegiatan melalui anggaran daerah yang langsung membantu objek, langsung diterima oleh orang miskin tersebut dan lainnya.
Agar ekonomi tetap tumbuh maka Kepala Daerah baru juga membuat kebijakan jelas seperti setiap program yang melibatkan pihak ketiga atau rekanan harus mengutamakan putra daerah, pengusaha daerah, mengutamakan pembelian dari anggaran daerah tersebut barangnya UMKM, koperasi dan usaha mikro yang ada didearah tersebut.
Hindari pemanfaatan rekanan dari pihak luar daerah, apalagi rekanan yang sifatnya diimpor, harapanya Kepala Daerah jangan lakukan itu.
Saatnya Kepala Daerah baru menciptakan rakyat yang berkeadilan, sejahterkan rakyat miskin, bangun kemakmuran daerah dengan pengelolaan angaran yang efektif dan berpihak kepada pengusaha lokal, pengusaha putra daerah.
