PADANG | Mimbar-minangnews.com — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel usai pelaksanaan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025, yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan semangat Padang Amanah,” tegas Fadly Amran.
Ia menambahkan, seluruh catatan, koreksi, dan rekomendasi dari tim BPK akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang sebagai bagian dari upaya pembenahan berkelanjutan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan keuangan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujarnya.
Fadly juga mengungkapkan optimisme Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Jika target tersebut tercapai, maka Kota Padang akan mencatatkan raihan WTP ke-13 sekaligus ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting atas konsistensi Pemko Padang dalam menjaga disiplin pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, turut mengapresiasi sikap kooperatif dan dukungan Pemko Padang selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, BPK masih memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah hal sebelum laporan final diterbitkan.
“Kami mengapresiasi kerja sama yang baik dari Pemko Padang selama pemeriksaan berlangsung. Pemerintah daerah masih memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai hal sebelum LHP diterbitkan,” ujar Dedi.
Turut mendampingi Wali Kota Padang dalam kegiatan tersebut, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra bersama sejumlah kepala OPD terkait. (*)
