Padang, Mimbar-MinangNews.com — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Bantuan tersebut difokuskan pada penguatan sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program strategis. Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat Sumbar bangkit dari dampak bencana.
“Kehadiran kami hari ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana. Pemulihan ini membutuhkan proses, sinergi, dan kerja bersama,” ujar Yassierli, didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Ia merinci, bantuan Rp30,3 miliar tersebut disalurkan melalui pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, pelaksanaan 20 paket program Padat Karya, program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi sekitar 5.000 peserta dengan durasi satu hingga tiga minggu.
Selain itu, Kemnaker juga menyalurkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan pendukung komunitas, seperti mesin bor dan mesin air, turut diserahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Yassierli menambahkan, bantuan ini merupakan tahap lanjutan dari program Kemnaker Peduli yang telah dilaksanakan sejak Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum di wilayah terdampak.
“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang membutuhkan waktu dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 lalu telah berdampak luas, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan dan sumber penghidupan masyarakat.
“Total nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya sangat besar terhadap dunia kerja dan ekonomi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak, mencakup 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga. Kondisi ini, menurut Mahyeldi, membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi berbasis masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mempercepat kebangkitan ekonomi daerah, terlebih Sumatera Barat memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, Sumatera Barat insyaallah bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
(adpsb/cen/bud)
