MMNews – JAKARTA. Pemerintah Pusat menambah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, memperluas cakupan program yang sebelumnya hanya hadir di Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Keputusan ini diambil setelah Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (11/11).
“Setelah Solok dan Dharmasraya, kini Kabupaten Lima Puluh Kota resmi menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Vasko menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan kementerian teknis. Kehadiran kepala daerah dalam koordinasi bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata mempercepat realisasi pembangunan.
“Daerah harus cepat menyiapkan dukungan dan lahan. Semakin siap daerah, semakin cepat manfaat program dirasakan masyarakat,” tambah Vasko.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik penetapan ini. Menurutnya, program ini membuka akses pendidikan lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat akan sangat membantu anak-anak pra-sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori desil 1–2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini berkonsep asrama penuh dari SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara. Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas pe
ndukung lainnya.
“Lima Puluh Kota Jadi Daerah Ketiga di Sumbar Penerima Program Sekolah Rakyat”
JAKARTA — Pemerintah Pusat menambah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, memperluas cakupan program yang sebelumnya hanya hadir di Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Keputusan ini diambil setelah Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (11/11).
“Setelah Solok dan Dharmasraya, kini Kabupaten Lima Puluh Kota resmi menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Vasko menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan kementerian teknis. Kehadiran kepala daerah dalam koordinasi bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata mempercepat realisasi pembangunan.
“Daerah harus cepat menyiapkan dukungan dan lahan. Semakin siap daerah, semakin cepat manfaat program dirasakan masyarakat,” tambah Vasko.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik penetapan ini. Menurutnya, program ini membuka akses pendidikan lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat akan sangat membantu anak-anak pra-sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori desil 1–2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini berkonsep asrama penuh dari SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara. Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya.
